Begini Penjelasan Menteri ESDM Terkait Smelter Freeport

Arifin Tasrif (foto ist)

JAKARTA –  Progres pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) dibahas dalam rapat antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Adalah Anggota Komisi VII Fraksi Demokrat Muhammad Nasir yang mempertanyakan progres smelter tersebut.

“Masalah smelter Freeport ini, kami sudah satu periode di Komisi VII ini urusan smelter cerita bohong saja, nggak bener. Dulu kami sudah kunjungan pakai uang anggaran APBN, anggaran Komisi VII kunjungan ke Papua, mau melihat titik untuk dibangun smelter sampai ini hari nggak jadi,” kata Nasir di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (22/3).

Ia juga menyebut Halmahera. “Sekarang ke Halmahera lagi, udah hantunya Halmahera nanti datang ke sini. Udah ini bohong cerita semua, saya minta ini juga dibentuk Panja saja ini. Ini perjanjian seperti apa, kenapa Freeport ini dibedakan-bedakan perusahaan lain, ada apa, saya nggak ngerti kalau begini. Orang lain disuruh bangun smelter bangun dulu baru izin ekspornya baru dikasih. Ini gimana, ada apa ini,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Arifin menjelaskan, progres pembangunan smelter Freeport saat ini dalam proses penyiapan lahan (land preparation). Pada tahun 2020, Freeport meminta penundaan selama setahun karena pembangunan smelter terkendala pandemi.

“Penundaan setahun belum kita setujui, kita kan waktu itu tidak buru-buru menyetujui karena harus melihat perkembangan covid apa yang terjadi. Kemudian akhir 2020 yaitu progresnya memang 6% daripada 10% dan itu berdasarkan aturan kita mengenakan penalti, denda atas keterlambatan konstruksi yang dilakukan oleh Freeport yang rencananya saat ini sudah dilakukan land preparation di JIIPE di Gresik,” beber Arifin.

Ia mengakui, sesuai aturan Freeport, pemerintah bisa tidak memberikan izin ekspor. Namun, hal itu tidak dilakukan karena berdampak pada penerimaan negara serta memberikan dampak karyawan dan sosial.

Dalam perjalanannya salah satu investor yang sedang melakukan pembangunan smelter nikel di Weda Bay, Halmahera menawarkan agar smelter Freeport dibangun di sana.

“Persyaratan yang ada adalah kalau term condition bisa disepakati akhir bulan Maret maka pihak partner yang baru berkomitmen untuk menyelesaikannya smelter ini di tahun 2023. Tentu saja sampai saat masih dalam tahap negosiasi. Sementara opsi membangun di Jawa Timur tetap kita pegang. dengan komitmen sesuai dengan izin perpanjangan IUPK maka Freeport harus menyelesaikan pembangunan smelternya di 2023,” kata Arifin. ***

Vitus Dotohendro Pangul

Vitus Dotohendro Pangul

Tulis Komentar

WhatsApp