International Media

Jumat, 30 September 2022

Jumat, 30 September 2022

AS Dorong Perbankan Dunia Tangguhkan Sistem Pembayaran Rusia

WASHINGTON — Amerika Serikat (AS) mendorong perbankan di seluruh dunia untuk menangguhkan penggunaan sistem pembayaran Rusia, MIR. Seorang pejabat senior pemerintahan AS mengapresiasi langkah bank pemberi pinjaman Turki yaitu Isbank dan Denizbank yang menangguhkan penggunaan sistem pembayaran MIR.

Pada Selasa  (20/9) Isbank dan Denizbank, mengumumkan secara terpisah bahwa, mereka telah menangguhkan penggunaan MIR. Langkah ini diambil setelah Washington memperluas sanksi terhadap Rusia pekan lalu. 

Penangguhan sistem MIR oleh dua dari lima bank Turki ini mencerminkan upaya mereka untuk menghindari konflik keuangan antara Barat dan Rusia. Karena pemerintah Turki mengambil sikap diplomatik yang seimbang atas konflik Rusia-Ukraina. 

“Kami mengharapkan lebih banyak bank untuk memotong sistem MIR karena mereka tidak ingin mengambil risiko berada di pihak yang salah dari sanksi koalisi,” kata pejabat itu menambahkan.

Washington dan sekutunya telah memberlakukan beberapa sanksi yang menargetkan Moskow setelah invasi ke Ukraina pada 24 Februari. Sanksi termasuk menargetkan bank-bank Rusia dan Presiden Vladimir Putin.

Turki pada prinsipnya menentang sanksi Barat terhadap Rusia. Namun Turki juga memiliki hubungan dekat dengan Moskow dan Kyiv, yang merupakan negara tetangganya di Laut Hitam. Turki  mengutuk invasi Rusia dan mengirim drone bersenjata ke Ukraina sebagai bagian dari keseimbangan diplomatiknya.

Namun, negara-negara Barat semakin khawatir atas peningkatan hubungan ekonomi antara Turki dan Rusia. Terutama setelah beberapa pertemuan antara Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin pekan lalu di Uzbekistan. Bulan lalu, Departemen Keuangan AS mengirim surat kepada bisnis besar Turki untuk memperingatkan bahwa mereka berisiko terkena hukuman jika mempertahankan hubungan komersial dengan Rusia.  

Sementara itu di sisi lain, AS menolak rencana referendum di kota-kota Ukraina yang diduduki oleh kelompok pro-Rusia. Washington jug tidak akan pernah mengakui klaim Rusia untuk mencaplok bagian dari Ukraina.

Penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan mengatakan, Moskow mungkin bergerak untuk merekrut pasukan di daerah-daerah itu setelah menderita kerugian besar di medan perang. 

Sullivan menyebut referendum itu sebagai penghinaan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial.  

Para pemimpin yang ditempatkan oleh Moskow di empat wilayah pendudukan Ukraina berencana mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia dalam beberapa hari mendatang. Langkah ini menjadi sebuah tantangan bagi Barat yang dapat meningkatkan perang secara tajam, serta mengundang kecaman dari Ukraina dan sekutunya.

Sejumlah tokoh pro-Rusia akan mengumumkan referendum pada 23-27 September di provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia, yang mewakili sekitar 15 persen wilayah Ukraina. Beberapa tokoh pro-Kremlin menilai referendum sebagai ultimatum kepada Barat untuk menerima keuntungan teritorial Rusia atau menghadapi perang dengan musuh bersenjata nuklir.  

Rusia menganggap Luhansk dan Donetsk sebagai negara merdeka. Sementara Ukraina dan Barat menganggap semua wilayah Ukraina yang dikuasai pasukan Rusia telah diduduki secara ilegal.  

Rusia sekarang menguasai sekitar 60 persen wilayah Donetsk dan telah merebut hampir semua Luhansk pada Juli.Namun keuntungan itu sekarang berada di bawah ancaman setelah pasukan Rusia keluar dari Kharkiv bulan ini, dan kehilangan kendali atas jalur pasokan utama mereka untuk sebagian besar garis depan Donetsk dan Luhansk.  

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan, Eropa dan negara-negara anggotanya tidak akan mengakui hasil referendum. Eropa akan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut terhadap Rusia jika pemungutan suara untuk referendum dilanjutkan. 

Frans Gultom

Komentar

Baca juga