Anggota Fraksi PSI Keluhkan Sulitnya Meminta Data ke Pemprov DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

JAKARTA- Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari, mengaku kesulitan meminta data dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Padahal pihaknya rutin meminta data ke anak buah Gubernur DKI Anies Baswedan di setiap rapat DPRD DKI.

Menurut Eneng, data tersebut diperlukan setiap anggota DPRD DKI untuk memantau dan mengawasi perkembangan semua program yang dijalankan Pemprov DKI. Dia pun merasa seperti penagih utang dan menilai Pemprov DKI tidak transparan.

“Kita jatuhnya seperti tukang tagih utang. Minta data terus, setiap rapat kami minta data yang benar, data yang valid,” ucapnya, Selasa (13/4).

Eneng mengakui bahwa Pemprov DKI Jakarta pernah mempersiapkan data yang diperlukan.Hanya saja data itu  baru diserahkan saat rapat. Sehingga, anggota DPRD DKI tak bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Eneng menyontohkan saat rapat terakhir DPRD DKI, yakni bersama Perumda Pembangunan Sarana Jaya baru-baru ini.

 “Rapat terakhir dengan Sarana Jaya itu saya tegas ini rapat tidak serius. Rapat pertama Sarana Jaya datang tidak bawa data, kemudian diputuskan rapat ditunda dan kembali dua minggu sesuai waktu yang ditentukan,” urai Eneng.

“Tapi next setelah dua minggu, enggak ada data yang diserahkan ke kami,” katanya.

Eneng menyebut pola dan sistem kerja Pemprov DKI yang tidak transparan sudah berlangsung sejak Anies menjadi Gubernur DKI. Dia pun meminta agar jajaran Anies bersedia bekerja sama dengan anggota DPRD DKI.

“Saya dari pertama sudah merasa seperti itu, walaupun ada beberapa yang bisa diajak kerja sama, tapi kan lebih baik kalau itu menjadi kebiasaan,” kata Eneng.

Bila transparansi dan keterbukaan bisa menjadi kebiasaan, maka fungsi pengawasan DPRD dapat optimal.

“Kami enggak perlu jadi debt collector. Karena itu kan kesadaran, kalau mau rapat berkualitas ya suguhkan data yang berkualitas juga,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi Golkar Jamaludin menyampaikan kekecewaannya kepada anak buah Anies. Hal itu ia sampaikan ketika rapat paripurna penyampaian hasil reses pertama DPRD DKI di tahun 2021, Senin (12/4).

Jamaludin mengatakan, dirinya tidak digubrik anak buah Anies saat menyampaikan hasil reses yang sifatnya darurat.

“Saya mau menyampaikan keluh kesah terkait reses. Ketika ada kedaruratan saya terkadang perlu menghubungi kepala dinas, entah itu kepala biro atau apapun itu,” kata Jamaludin.

Dia mengaku pernah mengirim pesan singkat lewat aplikasi WhatsApp (WA) ke anak buah Anies pada 2020 silam, tapi tidak dibalas yang bersangkutan.

 “Terkadang saya sudah WA, tapi ada yang dari tanggal 20 Maret 2020 sampai sekarang WA saya belum dibaca,” lanjutnya.

Jamaludin menekankan, dirinya selalu memperkenalkan diri sebagai anggota DPRD DKI dari Fraksi Golkar saat mengirimkan pesan.Akan tetapi, tetap saja pesannya tidak mendapat respons.

Karena itu, Jamaludin meminta Anies untuk mengevaluasi kinerja jajarannya.

“Saya meminta kepada pimpinan, bisa kiranya dapat menyampaikan kepada gubernur dan wakilnya agar jangan mementingkan manusia berilmu tinggi saja,” ujar Jamaludin.

“Tolong yang berakhlak tinggi juga dijadikan pembantu pimpinan Gubernur dan Wagub,” sambungnya.

Keluh kesah Jamaludin itu lantas diterima Wakil Ketua DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi selaku pimpinan rapat paripurna.

“Menjadi catatan penting dan akan ditindaklanjuti,” kata Abdurrahman.

Sayangnya, Jamaludin enggan membeberkan identitas anak buah Anies yang disebut tak menggubrisnya itu, “Sementara saya belum bisa sebut, ini peringatan buat mereka. Kalau setelah ini tidak ada perubahan, saya akan jabarkan orang per orang,” tutur Jamaludin.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp