Anggota DPR Usul Dibentuk Kementerian Khusus Papua

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kerap menebar teror yang menakutkan bagi masyarakat.

JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan, gugurnya Kabinda Papua, Mayjen TNI Anumerta I Gusti Putu Danny Karya Nugraha setelah ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, menambah daftar panjang korban berjatuhan dari aparat negara maupun warga sipil.

Untuk itu, Sukamta meminta pemerintah serius mengatasi masalah Papua, salah satunya membentuk kementerian khusus

“Saya secara pribadi dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, turut berduka cita atas meninggalnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha Karya gugur setelah terlibat kontak tembak dengan KKB. Semoga diberikan balasan terbaik oleh Tuhan dan keluarga diberikan kesabaran,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (27/4).

Politisi PKS itu sebut bahwa konflik Papua semakin banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil. Ratusan nyawa telah melayang sia-sia, kerugian mencapai triliunan rupiah akibat konflik berkepanjangan ini.

Sukamta kemudian menyebutkan bahwa Otonomi khusus sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.

“Klaim pemerintah tentang keberhasilan otonomi khusus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS itu.

Karena itu, Sukamta memberikan dua rekomendasi untuk menyelesaikan masalah Papua. Pertama, Pemerintah harus melakukan pendekatan keamanan yang tegas, terukur menumpas habis KKB. Berikan keamanan kepada masyarakat Papua. Jangan setengah-setengah dalam memberantas KKB ini.

“Kedua, pendekatan komprehensif dan tepat sasaran. Pendekatan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua. Akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua,” tutur dia. Di sisi lain, legislator dapil Yogyakarta ini mendesak pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung atau bahkan membuat kementerian khusus Papua dan Indonesia Timur.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp