International Media

Minggu, 22 Mei 2022

Minggu, 22 Mei 2022

Anggota DPR Setuju Saran Kapolri, WFH 1 Minggu Jadi Keputusan Nasional

Ribuan kendaraan roda dua dan roda empat memadati jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat saat arus balik pemudik menuju Jakarta pada H+5 hingga menyebabkan macet 4 Km, Jumat 6 Mei 2022.

JAKARTA – Anggota DPR mendukung usul Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar perusahaan-perusahaan menerapkan  work from home (WFH) para pekerja demi menghindari kemacetan di jalan imbas seluruh pemudik pulang di waktu yang sama.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Rahmad Handoyo meminta Kemenaker hingga Satgas Covid-19 membuat saran Kapolri ini jadi keputusan secara nasional demi kebaikan semuanya.


Awalnya Handoyo mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah untuk mengantisipasi terkait arus balik Lebaran 2022, salah satunya dengan memperpanjang libur anak sekolah. Meski begitu, Handoyo menilai langkah itu belum cukup mengurai macet.

“Apakah itu cukup? Saya kira belum, karena apa? Ingat, Lebaran kali ini begitu sangat antusias karena sudah ketiga kali baru diizinkan mudik. Saya kira maklum, sehingga ketika potensi stuck, potensi macet parah, mestinya sudah diperhitungkan,” kata Handoyo saat dihubungi, Jumat (6/5).

Karena itulah, Handoyo menilai saran Kapolri Jenderal Listyo Sigit terkait WFH bagi para pekerja untuk seminggu ke depan juga tepat. Dia mendesak agar saran Kapolri ini dijadikan keputusan secara nasional.

“Terkait nasihat dan usul Kapolri, saya kira tidak sebatas saran. Saya setuju sekali apa yang disampaikan Pak Kapolri ya. Itu perlu dilakukan dalam bentuk kebijakan secara nasional antara Satgas Covid-19, Menaker, Polri, ya. Saya kira jadikan dalam bentuk keputusan agar dalam seminggu ini perusahaan-perusahaan karyawannya untuk bisa diizinkan WFH,” ucapnya.

Anggota DPR Dapil Jateng V ini menyebut saran WFH dari Kapolri ini juga berkaitan dengan kondisi pandemi C0vid19 di Indonesia. Dia menyebut saran WFH ini bisa menghindari sejumlah risiko.

Senada dengan itu juga diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. Ia mendukung saran Kapolri agar para pekerja bisa dipersilakan WFH 1 minggu setelah libur Lebaran 2022.

Saleh menilai keputusan ini penting diterapkan agar masyarakat tidak terburu-buru pulang hingga menyebabkan kemacetan parah di jalan.

“Pertama, saya apresiasi usulan yang disampaikan Kapolri terkait dengan WFH pada minggu pertama pasca-Idul Fitri. Ini adalah saya kira agar masyarakat betul-betul bisa kembali lagi ke kota atau ke tempat bekerja secara lebih tertib dan kemudian tidak tergesa-gesa dan terburu buru. Imbauan ini akan berimplikasi positif terutama untuk hindari kemacetan luar biasa,” kata Saleh saat dihubungi, Jumat (6/5).

Saleh menilai langkah ini, selain untuk mengurai macet, juga untuk menghindari kecelakaan saat arus balik hingga potensi kriminalitas selepas Lebaran. Selain itu, dia meminta pemerintah mempersilakan para PNS bekerja dari rumah selama seminggu juga selepas libur Lebaran.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya memaparkan sejumlah upaya mengurai kepadatan arus balik Lebaran 2022. Salah satunya dengan meminta kantor menerapkan work from home (WFH).

Listyo minta kepada perusahaan swasta maupun pemerintah yang memungkinkan agar menerapkan WFH. Pasalnya, dengan menerapkan WFH maka dapat mengurangi kepadatan pada arus balik tahun ini.

“Tentunya perlu dikoordinasikan sehingga antara perusahaan, instansi perkantoran yang ada, kemudian bisa koordinasi dengan karyawannya sehingga proses kegiatan tetap bisa berjalan, namun masyarakat juga tidak menghadapi risiko arus balik di tanggal 6, 7, 8 Mei,” kata Sigit usai meninjau lokasi wisata Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali, Kamis (5/4) kemarin.

Kapolri menjelaskan, rekayasa lalu lintas saat arus mudik juga akan diterapkan saat arus balik. Menurutnya, arus balik sudah mulai terlihat di beberapa jalur favorit arus balik.

“Sama seperti pada saat mudik kemarin maka rekayasa ataupun strategi mulai dari bagaimana mengatur Confraflow, lalu bagaimana pengaturan One Way,” ujarnya.

Mantan Kabareskrim itu menambahkan, penerapan rekayasa lalu lintas akan tetap bersifat situasional dengan memperhatikan dinamika yang berkembang di lapangan. “Jadi memang kita memiliki indikator-indikator di mana pada saat di jalan tol sudah melebihi 5000 per jam kita mulai dengan Contraflow. Begitu lewat dari 6000 masuk ke 7000 kendaraan, maka kita laksanakan One Way. Sehingga secara periodik ini akan kita ikuti,” tutup Sigit.***

Osmar Siahaan

Komentar

Baca juga