Amien Rais Curigai Bakal ada Pasal Presiden 3 Periode, PKS: Itu Warning

Wakil Ketua MPR Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid.

JAKARTA (IM) -Politikus senior Amin Rais melontarkan dugaan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Jokowi) akan mengusulkan pasal presiden 3 periode.

Menaggapi hal itu, Wakil Ketua MPR fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai ucapan Amies Rais itu hanya sebagai bentuk kekhawatiran saja.

“Yang saya tangkap dari Pak Amien Rais semacam warning jangan sampai ada kejadian itu. Jadi intinya beliau tidak setuju untuk adanya perpanjangan masa jabatan presiden 3 kali, itu dari yang saya tangkap,” kata HNW, ketika dihubungi, Minggu (14/3).

Lagi pula, menurutnya, Jokowi tidak mungkin meminta MPR menggelar sidang istimewa. Sebab, tidak ada kewenangan presiden bisa memerintahkan MPR menggelar sidang istimewa.

“Tidak mungkin Pak Jokowi meminta sidang istimewa. Pertama, beliau tahu tidak ada kewenangan presiden meminta MPR menyelenggarakan sidang istimewa, dalam pasal mana pun tidak ada, sidang istimewa itu ditentukan oleh MPR sendiri, bukan permintaan presiden, tapi kondisi yang diputuskan internal MPR,” ujar HNW.

Lebih lanjut, HNW meyakini Jokowi tidak akan mengusulkan hal tersebut. HNW menyebut Jokowi sudah pernah menyampaikan secara terbuka bahwa dia tidak akan mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Pak Jokowi itu kan Desember 2019 sudah menyatakan wacana terbuka waktu itu kan wacana ini muncul ada yang mengusulkan masa jabatan Pak Jokowi dibikin 3 periode, beliau sudah menjawab dengan sangat terbuka, beliau menyatakan bahwa yang mengusulkan 3 periode itu adalah orang yang cari muka kepadanya,” ujarnya.

“Beliau menolak ‘itu kan menampar wajah saya’, makanya beliau menolak karena beliau terpilih sebagai realisasi daripada UUD yang sudah diamandemen. Ketentuannya di pasal 7 dapat dipilih kembali 1 masa jabatan berikutnya artinya hanya dua kali saja. Jadi saya masih percaya Pak Jokowi tidak akan berubah seperti apa yang disampaikan pada Desember 2019 itu,” lanjut HNW.

Wakil Ketua MPR Fraksi PPP, Arsul Sani, menganggap pernyataan Amien Rais soal perpanjangan Masa jabatan presiden menjadi 3 priode  itu hanya candaan.

“Kami yang di MPR tertawa membaca berita yang memuat dugaan atau kecurigaan Pak AR terkait amandemen UUD NKRI Tahun 1945 untuk mengubah pasal masa jabatan presiden sehingga bisa sampai 3 periode. Kenapa tertawa? Kami melihatnya itu political joke atau mob dari Pak AR saja,” kata Arsul, kepada wartawan, Minggu (14/3).

 Arsul menegaskan belum ada wacana mengubah pasal masa jabatan presiden. MPR, kata Arsul, tengah mengkaji lebih lanjut terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

“Karena di agenda MPR saat ini tidak ada agenda sama sekali untuk merubah pasal masa jabatan Presiden. Jangankan agenda perubahan, bahkan tingkatan pemikiran awal saja tidak ada sampai saat ini,” ujarnya.

Amien Rais melontarkan dugaan Presiden Jokowi akan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Amien mengatakan dalam sidang istimewa itu diduga akan ada usul pasal mengenai masa jabatan presiden 3 periode.

Pernyataan itu disampaikan Amien Rais melalui YouTube Channel Amien Rais Official yang diunggah pukul 20.00 WIB, Sabtu (13/3). Mulanya, Amien mengatakan rezim Jokowi ingin menguasai seluruh lembaga tinggi yang ada di Indonesia.

“Kemudian yang lebih penting lagi, yang paling berbahaya adalah ada yang betul-betul luar biasa skenario dan back-up politik serta keuangannya itu supaya nanti presiden kita Pak Jokowi bisa mencengkeram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR, dan DPD. Tapi juga lembaga tinggi negara lain, kemudian juga bisa melibatkan TNI dan Polri untuk diajak main politik sesuai dengan selera rezim,” ujar Amien.

 Amien kemudian menyebut, setelah lembaga negara itu bisa dikuasai, Jokowi akan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Salah satu agenda sidang istimewa itu adalah memasukkan pasal masa jabatan presiden hingga tiga periode. “Jadi semua sudah ada tahapan, it’s now or never tomorrow will be to late, ” tambah Amien.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp