AHY Serahkan Bukti Pelanggaran Hukum KLB Demokrat di Deliserdang ke Kemenkumham

AHY berorasi di Kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, beberapa waktu lalu.

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datangi   kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kuningan, Jakarta Selatan,tadi pagi.

AHY datang dengan didampingi oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari 34 provinsi dan sejumlah simpatisan.

Pantauan di lokasi, AHY tiba di Kantor Ditjen Kemenkumham sekitar pukul 10.40 WIB. Setelah lima menit menemui media untuk menjelaskan tujuan pihaknya mendatangi Ditjen AHU, AHY dan beberapa perwakilan langsung masuk ke dalam ruang pertemuan.

Akan tetapi, para simpatisan yang mengawal tidak diperkenankan masuk ke dalam kantor Kemenkumham. Mereka hanya dipersilahkan menunggu di luar dengan dikawal oleh aparat kepolisian bersenjata lengkap di luar gedung.

AHY menjeskan, Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) adalah tindakan yang bertentangan dengan AD/ART partai. Bahkan, pemilik suara yang hadir di lokasi KLB disebutnya tidak memiliki suar yang sah.

“KLB tersebut, tidak atau sama sekali tidak memenuhi AD/ART atau konstitusi Demokrat. Mereka yang datang bukanlah pemegang hak suara sah, mereka hanya diberikan jaket kan, diberikan jas partai Demokrat seolah-olah mewakili suara yang sah,” kata AHY di kantor Ditjen AHU Kemenkumham.

AHY mendatangi kantor Kemenkumham dengan membawa bukti-bukti pelanggaran hukum dalam pelaksanaan KLB untuk diserahkan ke  Kemenkumham.

Anggota Majelis Tinggi (MTP) Partai Demokrat, Syarief Hasan, sebelumnya  mengatakan pihaknya mendatangi Kemenkumham untuk membuktikan penyelenggaraan KLB Deliserdang abal-abal dan tidak berlandaskan hukum.

“Kita akan menyampaikan bagaimana sikap Partai Demokrat menghadapi KLB abal-abal ini dengan segala bukti yang kita miliki dari sisi legalitas, sesuai AD/ART, ingin menunjukan pada Kemenkumham apa yang menamakan dirinya KLB adalah abal-abal saja dan itu tidak sah dan di luar konstitusi AD/ART,” kata Syarief saat ditemui di Kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu malam kemarin.

Menurut Syarief, KLB Deliserdang yang menobatkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat adalah bentuk pelanggaran hukum. Sehingga kubu AHY akan menyampaikan bukti-buktinya ke Kemenkumham. “Ya mudah-mudahan kami sih Partai Demokrat, faksinya kitakan berpolitik santun, kita tidak suka arogan, kita tidak suka terjadi kekerasan, kita tidak suka itu, kita berpolitik santun. saya pikir itu,” tutur Syarief.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp